PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

  • muhammad rosikhu prodi ilmu hukum universitas bumigora
Keywords: pencucian uang, tindak pidana, ppatk

Abstract

PPATK merupakan lembaga independen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh PPATK adalah melakukan evaluasi dan mengkaji ada atau tidaknya indikasi unsur pencucian uang dibidang ekonomi dan keuangan. Jenis pencegahan yang dilakukan oleh PPATK bersifat pasif. penelitian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, peneliti menggunakan penelitian yuridis-normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan peran PPATK. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya kewenangan PPATK terdapat beberapa kelemahan dan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi tugas dan kewenangannya. sehingga belum bisa menjamin terpenuhinya tujuan hukum

References

Harmadi. 2011. Kejahatan Pencucian Uang. Malang: Setara Pers

Yustiavandana, Ival, Dkk. 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal. Bogor: Ghalia Indonesia

W.J..S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Ed. 2, Cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Lihat “Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2004- 2014”,http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara, ditelusuritanggal 29 April 2014

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 LN. NO. 516, Tahun 2010

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011
Published
2020-09-15
Section
Articles