HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI PENERAPAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA

  • Nadhira Wahyu Adityarani
Keywords: Hak Cuti Melahirkan, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum

Abstract

Perempuan diberi berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengandung.
Kemudian Negara sebagai pelaksana, pengendali, pelindung diberi tugas untuk dapat
menerapkan hukum yang adil bagi warga negaranya yang tertuang dalam UUD 1945
sebagai dasar konstitusi Negara, salah satunya yaitu adanya pengakuan persamaan
hak warga Negara yang berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada
perbedaan. Prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam
setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi
diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap
hak asasi perempuan. Hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan pun telah diatur
dalam peraturan nasional maupun konvensi internasional.
Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: hak-hak pekerja perempuan dapat
digolongkan menjadi empat bagian, yaitu: (1) hak-hak pekerja perempuan di bidang
reproduksi; (2) hak-hak pekerja perempuan di bidang kesehatan dan keselamatan
kerja; (3) hak-hak pekerja perempuan di bidang kehormatan perempuan; (4) hak-hak
pekerja perempuan dibidang sistem pengupahan. Salah satu hak pekerja perempuan di
bidang reproduksi adalah hak cuti melahirkan, yang mana pekerja perempuan
diberikan waktu cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirakn dan 1,5 bulan setelah
melahirkan atau jika ditotal selama 3 tahun. Hal ini diatur jelas dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang
juga berprinsip memberikan perlindungan pada para pekerja, baik pekerja laki-laki
maupun perempuan, artinya UU Ketenagakerjaan mengedepankan non diskriminasi
terhadapa hak pekerja perempuan dan dan diatur dalam Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang telah
diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

Tentu adanya berbagai peraturan ini untuk melindungi hak-hak pekerja
perempuan untuk dapat berjalan, meskipun pada kenyataannnya telah dijamin dalam
berbagai peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional,
tetapi sampai saat ini belum semua hak pekerja perempuan tersebut dapat dipenuhi.

Published
2020-02-03
Section
Articles