Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang

  • Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji Universitas Padjadjaran
  • Sigid Suseno Universitas Padjadjaran
  • Budi Arta Atmaja Universitas Padjadjaran
Keywords: Absolute Complaint Offense, Defamation, Group of People, Legal Certainty

Abstract

Defamation is first regulated in Article 310 of the Criminal Code to protect the honor and reputation of each individuals. Defamation on electronic media is regulated in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. Based on the Constitutional Court Decision Number 50/PUU-VI/2008, the implementation of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law refers to the Article 310 of the Criminal Code which requires a complaint (klacht). The implementation of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in the cases of defamation of a group of people often creates confusion due to the unclear person being addressed. The implementation of this Article as an absolute complaint offense in defamation cases addressed to a group of people is still improper because the complaint in this case initiated by someone who is not directly harmed but as a group. This Article is still being implemented based on the interpretation of each law enforcement officials which causes its implementation does not reflect the legal certainty.  The research method used is normative juridical approach with analytical descriptive specifications, that describes the regulations with legal theory and practical implementation.

References

Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi). Malang: MNC Publishing, 2016.
Gomgom T.P Siregar, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik. Medan: PT Refika Aditama, 2020.
Anggara, Asep Komarudin, Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Bintang Wicaksono Ajie, and Ajeng Gandini Kamilah, Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan : Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective). Bandung: Nusa Media, 2011.
Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, Dec. 2017.
Angel Agetha Rori, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,” Lex Crimen, Vol. 10, No. 4, Apr. 2021.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
Eko Junarto Miracle Rumani, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya ,” Lex Crimen, Vol. 4, No. 2, Apr. 2015.
Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009),” Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, Dec. 2012.
Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE)
Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw.
Putusan Pidana Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN.BNA.
Putusan Pidana Nomor 1233/Pid.Sus/2019/PN.Sby.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Published
2022-04-11
Section
Articles