TINJAUAN YURIDIS PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (STUDI DI DESA KABUL KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA)

  • nakzim khalid siddiq KH

Abstract

 

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan hukum dan fungsi dari hutan yang ada di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya dan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan PT. Sadhana Arifnusa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah kedudukan hukum hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya adalah hutan negara yang tidak dibebani hak atas tanah dengan fungsi hutan produksi dengan pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut mengelola kawasan hutan dengan PT. Sadhana Arifnusa.

References

John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pengembangan, Sinar Grafika. Jakarta. 1987
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004
Suhardi suryadi, (Pimpinan LP3ES NTB), Peluang dan Tantangan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Daerah dan Implikasinya terhadap pengembangan SDM, 2003
Published
2021-06-04
Section
Articles