Parameterisasi Proses Buffer Pada Pengolahan Data Spasial untuk Identifikasi Zonasi Penerimaan Siswa SMA Terhadap Lulusan SMP di Pulau Lombok
Abstract
Pemerintah telah menyusun kebijakan program wajib belajar (Wajar) menjadi 12 tahun. Berdasarkan program Wajar 12 tahun, maka pihak pemangku kepentingan, Dinas Pendidikan serta pihak sekolah menengah perlu melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa seluruh lulusan SMP dapat diterima di SMA. Untuk mendapatkan identifikasi zonasi diperlukan informasi spasial yang dapat mengilustrasikan zonasi SMA untuk penerimaan peserta didik baru. Identifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui lebih awal kemungkinan terdapatnya wilayah yang di luar jangkauan zonasi SMA ataupun mencegah penumpukan yang berada di satu sekolah menengah. Identifikasi zonasi SMA maupun SMP, memperlukan proses buffer data spasial. Proses buffer dapat dilaksanakan jika tersedia nilai jarak guna membentuk area zonasi. Nilai jarak diperoleh menggunakan parameterisasi untuk menentukan nilai jarak dalam proses buffer. Parameterisasi disusun dengan tahapan, penyiapan dan integrasi data spasial, penyusunan parameter, dan proses verifikasi parameter sampai valid. Parameter yang diperoleh pada formulasi digunakan untuk mendapatkan nilai jarak yang dibutuhkan dalam proses buffer data spasial. Mencapai 90%. zonasi wilayah SMA diperoleh melalui proses buffer yang nilainya diperoleh berdasarkan parameter yang telah disusun. Dapat disimpulkan, parameterisasi proses buffer dalam pengolahan data spasial untuk mengidentifikasi zonasi penerimaan siswa SMA terhadap lulusan SMP di pulau Lombok, dapat tercapai
References
[2] R. Arini, “Kemendikbud Canangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun,” DetikNews, 2012. http://news.detik.com/read/2012/03/06/211045/1859667/10/kemendikbud-canangkan-program-wajib-belajar-12-tahun (accessed Sep. 01, 2012).
[3] Adminsidiknas, Sekolah Menengah Atas”, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kementrian Pendidikan Nasional, 2012.
[4] A. Pribadi, “Perencanaan Pengolahan Data Spasial Untuk Menduga Kecukupan Daya Tampung Sekolah Menengah Atas Berdasar Lulusan Sekolah Menengah Pertama,” KNSI 2013, 2013.
[5] BKLN, “Analisa Data Pendidikan 2007 / 2008,” Departemen Pendidikan Nasional Nusa Tenggara Barat. http://pkln.diknas.go.id/download/analisis/NTB.pdf. (accessed Apr. 26, 2009).
[6] Biro Hukum dan Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, Tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau Bentuk Lain Yang Sederajat,” Ber. Negara RI Tahun 2018 Nomor 605, Direktur Jenderal Peratur. Perundang-Undangan, Kementrian Huk. dan Hak Asasi Mns. RI, [Online]. Available: https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf.
[7] P. web Kemdikbud, “Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan,” BKLM Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemen dikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan. (accessed Dec. 09, 2019).
[8] E. J. S. De Bay, Rolf A., Ricard A. Knippers, Yuxian Sun, Martin C. Ellis, Menno-Jan Kraak, Michael J. C. ewir, Yola Georgiadou, Mustafa M. Radwan, Cees J. van Westen, Wolfgang Kainz, Principles of Geographic Information Systems : An introductory textbook. The Netherlands, Enschede : The International Institute for Aerospace Survey and Earth Science, 2000.
[9] K. Chang, Introduction to Geographic Information System. New York: Mc Graw Hill, 2002.
[10] A. Pribadi, “Rancangan Atribut Data Spasial Untuk Satuan kerja Perangkat Daerah (Pendidikan) Pada SIGDa Kabupaten Lombo Barat,” Matrik, vol. Vol. 15, no. No. 2, 2015.
[11] A. Pribadi, “Model Data Spasial Dan Model Pemrosesan Data Spasial Pendugaan Daya Tampung SMA Teradap Lukusan SMP.”
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
