Fundamental Justice adalah salah satu Jurnal Ilmiah yang terdapat di Universitas Bumigora Mataram (eks STMIK Bumigora Mataram) yang dikelola dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabadian kepada Masyarakat (LPPM). Jurnal ini bertujuan untuk memberikan wadah atau sarana publikasi bagi para dosen, peneliti dan praktisi baik di lingkungan internal maupun eksternal Universitas Bumigora Mataram. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam 1 tahun pada periode Genap (Maret) dan Ganjil (September). Cakupan dan Fokus Publikasi Jurnal Fundamental Justice pada Bidang Ilmu Hukum yaitu hukum ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum tata negara, ilmu hukum internasional, ilmu hukum administrasi negara, ilmu hukum adat, ilmu hukum bisnis dan lainnya yang masih serumpun dengan Ilmu Hukum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin via email: fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)
Penempatan tenaga kerja migran Indonesia secara ilegal oleh pihak perseorangan merupakan praktik yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik tersebut menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, dan ketidakpastian hukum, sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penempatan ilegal dengan menjadikan Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn sebagai objek kajian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta pendekatan kasus untuk menelaah putusan pengadilan secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia korban penempatan ilegal masih dominan bersifat formal dan represif. Putusan PN Medan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn hanya menekankan pemidanaan terhadap pelaku lapangan, sementara perlindungan bagi 14 korban PMI tidak menyentuh aspek pemulihan dan pemberdayaan. Mekanisme preventif dan rehabilitatif yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 belum berjalan efektif, sehingga perlindungan hukum masih reaktif dan belum menghadirkan keadilan restoratif bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlindungan hukum PMI korban penempatan ilegal perlu diperkuat melalui optimalisasi sistem digital SISKOP2MI, penindakan tegas terhadap seluruh jaringan pelaku termasuk aktor intelektual, serta pemulihan korban melalui repatriasi, bantuan hukum, dan program reintegrasi agar tercapai keadilan yang lebih substantif
Copyright (c) 2025 Izathun Nissa, Rasina Padeni Nasution http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Penelitian di Polda Sumatera Utara)
Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang banyak menjadi perhatian belakangan ini. Melihat kondisi geografis yang berdekatan dengan wilayah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menjadikan Provinsi Sumatera Utara salah satu daerah yang rawan terhadap praktik perdagangan orang, baik sebagai daerah asal maupun transit. Upaya penanggulangan tidak cukup hanya dengan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penguatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menggali informasi yang relevan untuk memahami bagaimana upaya atau strategi yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat demi menanggulangi perdagangan orang di Sumatera Utara sehingga masyarakat dapat memiliki kepekaan terhadap tipu daya yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, dan sumber terpercaya lainnya terkait perdagangan orang dan penguatan kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, penguatan kapasitas tokoh masyarakat, integritas kurikulum TPPO di sekolah, pengembangan aplikasi edukasi, peningkatan layanan pelaporan dan konsultasi hukum, materi edukasi untuk anak, pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat rentan, dan kampanye melalui influencer, merupakan strategi penting dalam menciptakan daya tangkal terhadap praktik perdagangan orang.
Copyright (c) 2025 Ahmadil Chandra, Rajin Sitepu http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam danHukum Perdata
Perkawinan tidak tercatat menjadi tantangan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Pertama, bagaimana perbandingan konsep harta bersama dalam konteks hukum perkawinan Islam dan BW di Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan hukum dan hak keperdataan sehubungan dengan harta bersama bagi perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan BW. Ketiga, apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan serta apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat hukum keluarga agar selaras dengan tujuan SDGs. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan mencakup peraturan, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga pemerintah. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa: Pertama, dalam perceraian, baik hukum Islam maupun BW memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri atas harta bersama. Hukum Islam lebih fleksibel dalam pembagian harta berdasarkan asas keadilan, sedangkan BW menekankan pembagian sama rata otomatis. Kedua, politik hukum perkawinan di Indonesia berorientasi pada formalisme hukum sebagai dasar pengakuan dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa meski berbeda pendekatan normatif, hukum Islam dan BW sama-sama mengarah pada penguatan sistem legal formal sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi. Ketiga, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta optimalisasi peran lembaga negara dalam pencatatan perkawinan. Dengan demikian, penguatan hukum keluarga di Indonesia dapat lebih selaras dengan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam SDGs.
Copyright (c) 2025 Rosita Tan, Windi Afdal, Windi Fitri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Aspek Hukum Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia terhadap Kesesuaiannyadengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan
Indonesia memperkenalkan instrumen pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, integrasi kebijakan fiskal dan lingkungan ini menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama, yakni bagaimana pengaturan pajak karbon dalam UU HPP ditinjau dari prinsip keadilan pajak dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kelemahan yuridis dalam mekanisme pemungutan dan utilisasi dana pajak karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji sinkronisasi vertikal dan horizontal antara UU HPP dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembahasan mengungkapkan empat kelemahan yuridis fundamental: pertama, ketidaksinkronan norma antara prinsip pencemar membayar dalam UU PPLH dengan mekanisme pemungutan dalam UU HPP; kedua, tarif Rp30/kg CO2e yang tidak merefleksikan biaya sosial kerusakan lingkungan; ketiga, absennya pengaturan earmarking untuk alokasi dana pajak; keempat, kelemahan sistem monitoring, reporting, dan verification (MRV) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disimpulkan bahwa konstruksi hukum pajak karbon masih mengandung kelemahan substantif yang dapat mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penerapan prinsip earmarking, penguatan kelembagaan, dan integrasi dengan strategi nasional untuk mewujudkan keadilan substantif dan pembangunan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Beverly Evangelista, Prandy Arthayoga Louk Fanggi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konstruksi Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan
Penegakan hukum lingkungan merupakan komponen penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memainkan peran strategis dalam menindak pelanggaran terhadap lingkungan, mulai dari pencemaran, perusakan hutan, hingga pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai koordinator antarinstansi dalam penanganan tindak pidana lingkungan, serta agen preventif melalui edukasi hukum. Tantangan seperti kompleksitas teknis kasus, tekanan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam optimalisasi peran tersebut. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi solusi kunci. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga memperkuat integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kebijakan pembangunan nasional menuju masa depan yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Nakzim Khalid Siddiq, Lalu Achmad Fathoni http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani
Kemampuan teknis pelaksanakan impor sekaligus pengolahan GKM menjadi GKP bukan satu-satunya syarat penunjukan perusahaan swasta sebagai importir, melainkan policy maker harus melakukan verifikasi track record fakta hukum perusahaan importir yang dipilih. Aspek keadilan terhadap kesejahteraan petani harus diperhatikan. Tujuan penelitian ini adalah legal reconstruction tata niaga impor gula dan peningkatan etika hukum pejabat publik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Fokus utamanya adalah mengkaji norma hukum positif, asas hukum, dan prinsip-prinsip yuridis normatif terhadap diskresi kebijakan hukum dan etika pejabat publik. Hasil penelitian ini adalah diskresi yang dilakukan oleh Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan dalam menunjuk importir gula tidak mempertimbangkan etika hukum dan prinsip kehati-hatian. Salah satu perusahaan yang ditunjuk, yaitu PT. Angels Products, memiliki rekam jejak hukum yang buruk. Diskresi juga tidak mempertimbangkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia. Kebijakan impor gula hanya berlandaskan pada kebutuhan pasar tanpa memperhatikan prinsip keadilan. Konsideran regulasi tata niaga impor gula mengabaikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta terjadi kekosongan dan kekaburan hukum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh kartel gula untuk mendapatkan keuntungan dan berpotensi memunculkan persekongkolan antar pelaku usaha. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki sistem tata niaga impor gula serta memperhatikan batasan-batasan diskresi dalam impor gula.
Copyright (c) 2025 Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali, Christofer Chandra Yahya, Athalariec Chandra Yahya http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konsep Escrow Account Peralihan Hak atas Tanah dalam Peraturan Perundang-Undangan: Jaminan Kepastian Hukum bagi Para Pihak
Perjanjian escrow digunakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepercayaan dalam transaksi, khususnya jual beli hak atas tanah atau aset properti. Namun, ketiadaan pengaturan mengenai konsep escrow account dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah berpotensi menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan escrow account dalam peralihan jual beli hak atas tanah serta menganalisis konsep dan formulasi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia mekanisme escrow account terkait dengan properti, termasuk jual beli rumah, baru diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018, dan belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan mengenai peralihan hak atas tanah. Sementara itu, beberapa negara maju telah lebih dahulu menerapkan escrow account, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam hukum Amerika, kontrak escrow merupakan kewajiban tripartit antara deposan, agen escrow, dan penerima. Sedangkan di Inggris, escrow account dipahami sebagai suatu pengaturan hukum yang melibatkan pihak ketiga independen dan netral untuk memegang aset hingga terpenuhinya kewajiban transaksi. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, mekanisme escrow account dalam peralihan hak atas tanah perlu diatur secara jelas agar dapat menjamin kepastian hukum. Escrow account diharapkan mampu bertindak sebagai pihak ketiga yang menjembatani transaksi jual beli tanah, di mana dana pembayaran pembeli ditampung terlebih dahulu hingga seluruh persyaratan terpenuhi, seperti verifikasi dokumen kepemilikan dan proses balik nama sertifikat.
Copyright (c) 2025 Fathul Hamdani, Sri Sukmana Damayanti, Wahyu Prawesthi, Muhammad Yustino Aribawa, Vallencia Nandya Paramitha http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dampak dalam pembaruan dan pembangunan hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Terdapat pro dan kontra terkait beberapa pengaturan tindak pidana di tengah masyarakat dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sebelum ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dimuat terminologi yuridis tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023. Konsep pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dengan syarat pertanggungjawaban pidana berupa unsur sengaja atau karena kealpaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki suatu tujuan dan pedoman dalam pemidanaan.
Copyright (c) 2025 Nur Aripkah, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, Reza Pramasta Gegana http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Transparansi dalam Sistem Pengelolaan Royalti Musik di Indonesia Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
Pengelolaan royalti musik di Indonesia masih memunculkan persoalan keterbukaan informasi dan akuntabilitas, khususnya dalam mekanisme perhitungan, pengumpulan, dan distribusi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin transparansi, sementara birokrasi dan minimnya pengawasan independen menurunkan kepercayaan pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan menganalisis transparansi sistem pengelolaan royalti musik di Indonesia dengan fokus pada peran LMKN, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan menelaah hukum tertulis, literatur relevan, dan dokumen kebijakan terkait pengelolaan royalti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMKN berperan sentral dalam pengelolaan royalti, namun menghadapi lima tantangan utama: (1) Mekanisme perhitungan royalti tidak terbuka, menyulitkan verifikasi oleh pencipta lagu. (2) Data penggunaan lagu pada Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) tidak terintegrasi dan sering tidak akurat. (3) Tidak adanya audit independen rutin untuk memastikan integritas distribusi. (4) Birokrasi yang kompleks menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga berbulan-bulan. (5) Rendahnya pemanfaatan teknologi modern yang membatasi efisiensi. Kondisi ini berpotensi memicu sengketa hukum dan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap LMKN. Rekomendasi yang diajukan meliputi penerapan teknologi blockchain, kemitraan dengan platform digital untuk verifikasi data penggunaan, revisi regulasi guna memperkuat kewajiban keterbukaan informasi, serta pembentukan lembaga pengawas independen yang berkelanjutan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi royalti yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri musik Indonesia.
Copyright (c) 2025 Opan Satria Mandala, M. Sofian Assaori, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi, Saparudin Efendi, Zubaedi Zubaedi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pengiriman Barang melalui Ekspedisi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengiriman barang melalui ekspedisi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman barang, yaitu hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sebagai pembeli dan penjual yang terikat perjanjian jual beli. Selanjutnya, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha dengan ekspedisi, di mana pelaku usaha bertindak sebagai pengirim barang dan pihak ekspedisi terikat dalam perjanjian ekspedisi. Namun, konsumen tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan ekspedisi karena ekspedisi hanya berfungsi sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang yang mengantarkan pesanan pembeli. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa pengiriman barang dilakukan secara preventif melalui upaya pembinaan dan pendidikan, serta secara represif berupa pertanggungjawaban hukum para pihak, baik dalam bentuk pertanggungjawaban perdata maupun pidana.
Copyright (c) 2025 Hilman Syahrial Haq, Alamsyah Mustika Wardani, Kris Wardiansyah http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Dampak Kehadiran Hak Pengelolaan (HPL) bagi Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak kehadiran HPL bagi tanah ulayat masyarakat adat pasca UU Cipta Kerja. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kehadiran HPL (Hak Pengelolaan) yang diberikan di atas tanah ulayat masyarakat adat memang memiliki manfaat positif, tetapi tidak sebanding dengan problem negatif yang timbul akibat keberadaannya. 2) Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria, pertama-tama adalah mencabut UU Cipta Kerja yang merampas hak masyarakat hukum adat. Kedua, pemerintah juga harus mencabut turunan dari UU tersebut agar penyelesaian konflik agraria dapat tercapai. Yang paling penting, pemerintah perlu menerbitkan RUU Hukum Adat sebagai aturan khusus, mengingat ketentuan mengenai hukum adat saat ini tersebar di berbagai undang-undang lainnya. Dengan demikian, agenda reformasi agraria dapat diwujudkan bukan hanya sebagai slogan semata, tetapi benar-benar nyata dilaksanakan oleh pemerintah.
Copyright (c) 2025 Herwansyah http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Terhadap Lemahnya Fungsi Pengawasan dalam Kasus PT Timah Tbk.
Kasus PT.Timah.Tbk. yang tidak hanya merugikan negara ternyata juga melibatkan masyarakat dan warga pulau setempat dan kasus ini sudah viral dengan kerugian mencapai 271T dan melibatkan dari berbagai sektor, lingkungan, pencemaran, ekonomi pada warga dan lain sebagainya. Dikarenakan nominal yang sangat besar dari kerugian negara maupun lingkungan masyarakat, Kasus ini sudah banyak di analisa dan di teliti pada pihak berwajib, seperti KPK, DPR, Kejaksaan Agung dan Lembaga–lembaga lain nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan kelemahan yang berfungsi pada pengawasan pemerintah kepada aktivitas atau pekerjaan pertambangan PT.TIMAH Tbk. yang berhubungan dengan hukum yang berlaku, dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat atas terjadinya kerugian dikarenakan lemah nya pengawasan dalam operasional PT.TIMAH Tbk. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan khusus. Hasil dalam penelitian ini adalah beberapa sektor seperti investor maupun warga lokal merasa sangat dirugikan pada kasus ini, dan menurunkan rasa kepercayaan kepada pejabat pemerintah dalam kasus ini yang rakyat sudah percayakan, Walaupun pemerintah sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam kasus perihal ini. tetapi sebagai bangsa negara yang berdemokrasi dan memiliki tujuan negara yang Transparant atau terbuka dan masyarakat yang ikut terlibat dalam kerugian ini.
Copyright (c) 2025 Dicky Hartono, Michael Fredson Soselisa, Muhammad Rasya Hamami, Krisna Irawan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Sekitar Geopark Rinjani Desa Sesaot Lombok Barat
UMKM adalah salah satu bagian yang penting dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia bisnis legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting, legalitas mengacu kepada status hukum suatu perusahaan. Memiliki legalitas usaha bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis khusunya pelaku UMKM di Desa Sesaot Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengembangan ekonomi pedesaan sangat diperlukan legalitas untuk pelaku UMKM sehingga dengan adanya legalitas tersebut menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum serta diakui negara sehingga terhindar dari penertiban dari pihak yang berwajib. Namun kenyataannya permasalahan yang ditemukan belum banyak pelaku UMKM yang memiliki legalitas usahanya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya penelitian ini menganalisis bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum kepustakaan, publikasi terutama buku- buku hukum, disertasi, tesis serta jurnal hukum. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Copyright (c) 2025 Lalu Achmad Fathoni, Putri Raodah, Nizia Kusuma Wardani, Septira Putri Mulyana http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah
Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan DPR serta Kepala Otorita dalam kelembagaan setara dengan Kementerian. Terdapat permasalahan lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara yaitu Kepala Otorita yang dipilih dan diberhentikan langsung oleh Presiden tidak mencerminkan asas otonomi daerah, yang mana status Ibu Kota Nusantara sebagai daerah otonomi khusus. Dengan demikian, peneliti mengangkat permasalahan bertujuan untuk meneliti kedudukan serta kewenangan Kepala Otorita berdasarkan perspektif otonomi daerah dan menjelaskan desain ideal kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara perspektif otonomi daerah. Sehingga, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Ibu Kota Nusantara tidak mencerminkan otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi. Selanjutnya, desain kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu unsur dari otonomi daerah. Dengan demikian, perlunya kejelasan kedudukan Kepala Otorita dalam menyelenggarakan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dan perlunya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berimplikasi dalam kewenangannya. Lebih lanjut, otonomi daerah sebagai desain yang ideal dalam penyusunan kelembagaan Ibu Kota Nusantara mengingat status dari Ibu Kota Nusantara yaitu otonomi khusus sebagaimana amanat UUD NRI 1945.
Copyright (c) 2025 Wisnu Raka Elpradhipta, Arsyi Manggali Arya Putra, Ilham Dwi Rafiqi
Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang tentang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis penegakan tindak hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta dapat dilakukan melalui proses penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta yaitu melalui Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Surat ketetapan status barang sitaan narkotika, hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris, Barang bukti, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa. Kendala dan solusi terhadap tindak pidana permufakatan jahat jual beli narkotika di wilayah hukum Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba Jakarta, adapun kendala yaitu kurangnya sarana prasarana maupun biaya operasional yang dibutuhkan, terdapat juga kurangya kesadaran peran masyarakat dalam ikut andil berkontribusi dalam tindak pidana narkotika ini, selain itu kurang tegas maupun profesionalitasnya aparat penegak hukum
Copyright (c) 2025 Aries Aries, Wahyu Prawesthi, Bahrul Amiq
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan menganalisis model pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), serta untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan. Dan Model Pelaksanaan Tanggumg Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Monitoring dan Evaluasi
Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual jual beli otentik yang dibuat antara pemilik tanah dengan pembeli dan Menganalisis apakah pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dapat dipungut biaya untuk pembayaran pajak seperti halnya pada akta jual beli. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa perjanjian pengikatan Jual beli merupakan Perjanjian pendahuluan di dalam proses perjanjian jual beli, PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di hadapan PPAT. Adapun yang dimaksud dengan pengikat sementara ini yakni penjual bersedia mengikat kepada pembeli untuk menjual objek yang diperjanjikan, serta pembeli juga bersedia mengikatkan diri kepada penjual untuk membeli objek tertuang dalam isi muatan PPJB dan Pengenaan pajak dalam Perjanjian Pengikatan jual beli sebenarnya tidak sesuai dengan keberadaan PPJB sebagai perjanjian sementara, yang di mana proses peralihan hak tas tanah baru dapat terjadi pada perjanjian jual beli bukan dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa sebagai Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut, yaitu; bagaimanakah kedudukan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum, baik yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait maupun bahan hukum sekunder serta tersier. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh keimpulan bahwa; Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih diakui keberadannya sebagai peraturan perundang-undangan dan dasar hukumnya terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) yang kedudukannya berada satu tingkat di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya Dengan diakuinya Peraturan Desa sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya di dalam ketentuan Pasal 8, berdampak pada pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Desa, secara umum harus mengacu/berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan peraturan pelaksanaannya.
Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah
Peningkatan nilai ekonomi dan sosial tanah kerap kali memicu sengketa pertanahan, salah satunya melalui tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan pidana terkait pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah menurut KUHP, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Pemalsuan ini mencakup tindakan memalsu atau menggunakan dokumen palsu yang dapat menimbulkan hak, kewajiban, atau pembebasan utang, dengan maksud menyesatkan pihak lain. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada unsur kesengajaan yang dibuktikan dari adanya niat memalsukan dan mempergunakan dokumen palsu demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor penyebab maraknya pemalsuan dokumen dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah meliputi kurangnya transparansi informasi kepemilikan tanah, tingginya nilai ekonomi tanah, lemahnya pengawasan dan sistem administrasi pertanahan, serta keterlibatan oknum aparat desa dan masyarakat dalam proses pemalsuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, penerapan teknologi modern dalam sistem administrasi pertanahan, serta sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut.
Copyright (c) 2025 Roby Sasongko, Wahyu Prawesthi, Bahrul Amiq
Kripto Dalam Pusaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset di Indonesia
Transformasi teknologi turut mewarnai perkembangan transaksi dalam perdagangan. Bentuk mata uang pun semakin bervariasi seperti emas, cek, uang logam, uang kertas, dan saat ini berkembang menjadi mata uang dalam bentuk elektronik salah satunya adalah mata uang kripto (bitcoin). Mata uang kripto adalah mata uang berbasis elektronik yang seluruh aktivitas transaksi tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara atau dengan kata lain tidak ada lembaga yang terpusat atau keuangan untuk mengontrol aktivitas dari penggunanya. Dewasa ini, mata uang kripto (bitcoin) disalahgunakan untuk menyembunyikan dana-dana ilegal baik yang dihasilkan maupun yang digunakan sebagai sarana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Fokus penelitian ini adalah menganalisis kedudukan mata uang kripto (bitcoin) dalam hukum positif di Indonesia dan mengkaji kedudukan mata uang kripto sebagai aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari hasil penelitian ditemukan masih adanya kekosongan hukum yang mengatur mengenai perampasan aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kurangnya kemampuan tenaga ahli dalam bidang digital forensic mengakibatkan sulitnya untuk dilakukan perampasan aset milik pelaku dalam bentuk mata uang kripto (bitcoin) walaupun telah merugikan keuangan negara.
Copyright (c) 2025 Hanugrah Titi Habsari S.
Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia
Perkawinan anak dan trafficking in persons merupakan dua fenomena gunung es yang masih terjadi sampai sekarang dan menimbulkan berbagai problem sosial di masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah, pertama, melakukan analisis terkait relevansi antara perkawinan anak dan trafficking in persons. Kedua, kebijakan yang mengatur perkawinan anak dan trafficking in persons. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dari berbagai literatur terkait. Adapun hasil penelitian: 1) Berdasarkan 50 artikel, 9 buku, dan 10 berita tentang perdagangan orang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya trafficking in persons adalah perkawinan anak/perkawinan dini/perkawinan usia muda. Namun, dari data tersebut, tidak terdapat data statistic yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam setiap assesment terhadap korban trafficking in persons dengan menambahkan bagian pada assesment yang melatarbelakangi mereka menjadi korban. 2) Kebijakan perkawinan, perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, telah mengatur secara jelas dan tegas batas minimal usia menikah. Namun, kebijakan batas minimal usia tersebut tidak menjadi jaminan berkurangnya perkawinan anak di Indonesia sehingga berdampak pada trafficking in persons yang selalu terjadi setiap tahun sehingga kebijakan trafficking in persons sebagai ujung tombak dalam penanggulangan trafficking in persons di Indonesia mendapatkan hambatan dengan adanya perkawinan anak.
Copyright (c) 2025 Nunung Rahmania, Atika Zahra Nirmala, Ayu Riska, Jamaludin Jamaludin
Pelaksanaan Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pola Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha. Pemberdayaan UMKM melalui kemitraan sebagai satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar produk UMKM. Pemerintah melalui harus melakukan pengawasan terhadap sistem kemitraan untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penguasaan pasar dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus menerapkan Pola yang tepat untuk pengembangan Pola Kemitraan agar UMKM di Lombok Tengah dapat meningkatkan daya saing. Sistem pengawasan dan pengembangan kemitraan harus menjadi perhatian KPPU sehingga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksaanan sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis emperis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum terlaksana secara optimal. Kendalanya adalah Pelaku UMKM di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika belum memahami pola kemitraan, selain itu, sistem pengawasan dan pengembangan pola kemitraan belum berjalan efektif. Sistem Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU belum maksimal karena keterbatasan sumber daya yang ada.
Copyright (c) 2025 Zainal Asikin, Lalu Hayanul Haq, Abdul Atsar, Zunnuraini Zunnuraini
Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat adanya konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang mengakibatkan hakim ketua Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dengan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik dan prilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman. Artikel ini meneliti akar permasalahan legal reasoning dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengkaji secara komprehensif serta dampak setelah putusan tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis menyoroti adanya pelanggaran kode etik terkait prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepantasan yang dilakukan oleh hakim Anwar Usman, sebagaimana aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti komponen keberhasilan hukum sendiri sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama seperti komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Penelitian ini memiliki implikasi penting baik dalam ranah akademik, praktik,maupun kebijakan publik. Pertama dari segi akademik, penelitian ini menjadi referensi bagi studi hukum tata negara dan konstitusionalisme di masa depan, kedua dalam praktik hukum, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan terkait prinsip prinsip legal reasoning yang lebih konsisten dan transparan, ketiga dari perspektif kebijakan publik, penelitian.
Copyright (c) 2024 kristiawan putra nugraha, Dela Puspitasari, Riska Anggraini
Penegakan Hukum terhadap Supporter Sepak Bola dalam Tragedi Kanjuruan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Asasi Manusia dalam tyragedi sepak bola kenjuruhan di indoneisa. Dunia persepakbolaan Indonesia memiliki tragedi kelam tepatnya tanggal 1 oktober 2022. Setelah terjadinya pertandingan sepak bola antara arema dengan rivalnya persebaya. Insiden tersebut memakan korban kurang lebih 132 orang suporter Arema Malang meninggal dunia dan 580 orang terluka. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena prosedur tidak sesuai, tidak menghormati dan menjamin prinsip dan keamanan organisasi sepak bola. Komnas HAM mengumumkan PT Liga Indonesia Baru selaku penyelenggara dan penyiar Liga 1 mengabaikan aspek keamanan pertandingan Arema dengan Persebaya Surabaya yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan.
Copyright (c) 2024 Luluk Nafi'ah, Muhammad Diwani Adil Khuza
Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pemenuhan hak restitusi Terhadap korban Perdagangan Orang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), Pendekatan Konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah (1) pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Ganti Kerugian akibat tindak pidana, UU No.31 tahun 2014 perubahan atas Undangundang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Pemberian Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (2) pemenuhan hak restitusi korban perdagangan orang belum efektif karena Peradilan pidana belum memberikan kepastian atas pemenuhan restitusi, serta tidak adanya ikonsitensi dalam putusan pengdilan terkait Hak restitusi korban TPPO di Indonesia.
Copyright (c) 2024 ursula Andriani Bui, Saparudin Efendi, Opan Satria Mandala
Penggunaan Bom Nuklir Tipe Atomic Bomb, A-Booms pada Perang Dunia II dalam Perspektif Hukum Humaniter
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum humaniter internasional tentang penggunaan bom serta larangan dan implikasi penggunaan bom nuklir pada perang dunia kedua. Senjata nuklir merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi persenjataan dengan menghadirkan senjata yang memiliki kekuatan sangat besar. Penggunaan alat persenjataan dalam konflik bersenjata seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terhadap alat persenjataan yang terlarang. Alat persenjataan terlarang digunakan oleh Amerika Serikat dalam perang dunia kedua terbukti merugikan bagi kesehatan dan kehidupan di sekitar daerah yang menjadi sasaran. Metode penelitian ini penelitian normatif dengan berlandaskan teori yaitu Protokol Jenewa 1925, Konvensi Den Haag 1907, Protokol Tambahan 1 tahun 1977, Konvensi tahun 1972 tentang dan Konvensi tahun 1993. Hasil dari penelitian ini menandakan bahwa hukum humaniter menolak keras penggunaan bom atom pada perang dunia kedua dikarenakan menyebabkan kerugian yang massif dan tidak perlu serta adanya batasan penggunaan bertujuan untuk memanusiakan perang itu sendiri.
Copyright (c) 2024 Muhammad Afifudin Firmansyah
Perlakuan Tawanan Perang Dalam Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional
Perang sebagaimana dijelaskan oleh Clausewitz, merupakan tindakan kekerasan yang digunakan oleh satu negara untuk memaksakan kehendaknya pada negara lain. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan dalam konteks perang adalah perlakuan trrhadap tawanan perang. Tawanan perang adalah individu yang ditangkap dan ditahan oleh pihak lawan dalam situasi konflik bersenjata. Isu perlakuan terhadap tawanan perang ini diatur oleh dua kerangka hukum utama: Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Keduanya memiliki prinsip dan aturan yang bertujuan untuk memastikan perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang, meskipun terdapat perbedaan dalam asas, ruang lingkup, dan mekanisme penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan antara Hukum Islam dan HHI dalam mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, serta mengeksplorasi tantangan dalam harmonisasi kedua kerangka hukum ini. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menelaah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hukum Islam dan HHI memiliki tujuan yang sama dalam melindungi tawanan perang, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan dan penerapannya. Hukum Islam lebih bersifat global dan memerlukan penafsiran lebih lanjut, sementara HHI memiliki aturan yang lebih rinci dan sistematis. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam harmonisasi kedua kerangka hukum, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip perlakuan yang adil dan manusiawi. Implikasi dari penelitian ini adanya perlunya upaya lebih lanjut untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat menjembatani perbedaan antara Hukum Islam dan HHI, guna memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap tawanan perang di seluruh dunia.
Copyright (c) 2024 Khanida Tetty Nur Lahirriyah, Firdaul Eka Yulianti
Batas Kewenangan Dalam Permohonan Perubahan Atau Pembetulan Nama Pada Kutipan Akta Perkawinan
Salah satu kewenangan Pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan perubahan nama pada akta pencatatan sipil. Seringkali masyarakat menempuh jalur Pengadilan untuk me-nyelesaikan kesalahan penulisan redaksional dalam akta pencatatan sipil seperti kutipan akta perkawinan yang semestinya bukan menjadi kewenangan Pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya kerancuan dan disparitas pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dalam praktik menimbulkan polemik serta tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan dengan Instansi pelaksana. Oleh karena itu, dalam penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisa batas kewenangan Pengadilan dan Instansi pelaksana dalam permohonan perubahan atau pembetulan nama pada kutipan akta perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, tidak ada lagi ketentuan yang mensyaratkan pencatatan perubahan atau pembetulan nama pada kutipan akta perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan, akan tetapi hal ini menjadi kewenangan Instansi pelaksana.
Permohonan Perubahan atau Perubahan Nama.
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Pada Perjanjian Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn)
Penilitia ini bertujuan mengkaji bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam perjanjian jaminan fidusia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjanjian jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengkaji putusan nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Smn. Kajian yuridis dari pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia. Salah satu dokumen yanang memeiliki peran penting dalam perjanjian fidusia adalah surat Verifikasi Unit yang merupakan persyaratan pada proses verifikasi dalam perjanjian multiguna. Apabila terjadi pemalsuan atas Surat Verifikasi Unit tersebut tentunya membawa akibat hukum pada perjanjian kredit pembiayaan multiguna maka dari itu keaslian dari surat-surat atau dokumen persayaratan Pengajuan Kredit Pembiayan Multiguna harus terjamin keasliannya. Bahwa penjatuhan hukuman pada pelaku pemalsuan dokumen pada perjanjian jaminan fidusia menggunakan dasar Pasal 35 Undang-undang Jaminan Fidusia. Dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada para pelaku diberikan hukuman yang sama sebab pelaku melakukan secara kerjasama dan masing-masing mendapatkan keuntungan. .
Copyright (c) 2024 Muchammad Yusuf, Agus Manfaluthi, Trinas Dewi H
Hukum Adat dalam Perspektif Konstitusi dan Hukum Islam
Penilitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum adat dalam perspektif konstitusi, metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan dua pendekatan. Yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan hukum adat dan pendekatan sejarah yang relevan terkait dengan hukum adat. Hukum yang tidak dikodifikasikan yang mengandung nilai dan norma dalam masyarakat adalah suatu aturan yang dipegang teguh sejak zaman nenek moyang bangsa. Kesatuan masyarakat adat yang telah diakui oleh konstitusi tersebut berkedudukan dalam kosntitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian mendalam juga dilakukan guna mengetahui bagaimana agama Islam memandang hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam menjadi salah satu pengaruh dalam pembentukan hukum adat. Hal ini karena hukum adat, atau hukum yang hidup, diambil dari kebiasaan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hukum Islam dapat memandang hukum adat dari prespektif sejarah dan variasi dari fisik, masyarakat dan kebudayaannya. Adat yang digambarkan sebagai kebudayaan yang sudah melekat tentu akan sulit jika diupayakannya suatu perubahan.