Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Nur Aripkah; Kalen Sanata; Khairunnisa Noor Asufie; Reza Pramasta Gegana

doi:10.30812/fundamental.v6i2.5268

Authors

Nur Aripkah Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Kalen Sanata Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Khairunnisa Noor Asufie Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
Reza Pramasta Gegana Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268

Keywords:

Hukum Pidana, Konsep, Pembaharuan

Abstract

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan dampak dalam pembaruan dan pembangunan hukum pidana di Indonesia yang selama ini masih menggunakan aturan hukum pidana warisan kolonial Belanda. Terdapat pro dan kontra terkait beberapa pengaturan tindak pidana di tengah masyarakat dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini sebelum ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan konsep hukum pidana yang termuat dalam KUHP yang masih berlaku saat ini dengan konsep hukum pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dimuat terminologi yuridis tindak pidana dalam KUHP Nasional 2023. Konsep pertanggungjawaban pidana diatur secara tegas dengan syarat pertanggungjawaban pidana berupa unsur sengaja atau karena kealpaan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023 memiliki suatu tujuan dan pedoman dalam pemidanaan.

References

Alin, Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, 1 (2017): 14-31. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6.

Anjari, Warih. “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” Jurnal Ilmiah Widya Yustisia 1, 2 (2016): 116–121.

Arief, Barda Nawawi. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.

Aripkah, Nur. “Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, 2 (2020): 367–387. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8.

Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana:Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” Jurnal Cita Hukum 1, 1 (2013): 39–56.

Curzon, L.B. Criminal Law Londong: M&E Pitman Publishing, 1997.

Fadlilah, M Nabiel, Siti Sa’adah Fauziah, and Andian Achya D.K. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pasal 2 Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Asas Legalitas.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, 2 (2022): 505–514. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790.

Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya. “Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia.” EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 18, no. 1 (2019): 734–40. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361.

Fitrah, Farrel Alanda. “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia.” SIGn Jurnal Hukum 2, 2 (2021): 122–137. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93.

Hakim, Lukman. “Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp).” Jurnal Krtha Bhayangkara 13, 1 (2019): 1–16. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12.

Hanafi, Amrani. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UI Press, 2019.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Ihzanuddin,"Saat RKUHP Picu Demo Besar Mahasiswa pada 2019,” https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/17233991/saat-rkuhp-picu-demo-besar-mahasiswa-pada-2019, 21/06/2022, Diakses 6/2/2023.

Kristian. “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.” Jurnal Hukum & Pembangunan 44, 4 (December 26, 2014): 575–620. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36

Kurniawan, Basuki “Mengenal Lebih Dekat Kontroversial Ruu Kuhp, Perspektif Teori dan Praktik Hukum di Indonesia,”http://digilib.uinkhas.ac.id/1249/1/Kuliah%20Umum%20%27Mengenal%20Lebih%20Dekat%20Pasal%20Kontroversial%20RUU%20KUHP%2C%20Perspektif%20Teori%20dan%20Praktik%20Hukum%20di%20Indonesia%27%20pdf.pdf, 7/12/2019, Diakes 2/2/2023.

Melani, Nanda, and Shenti Agustini. “Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia.” E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, 2 (2021): 736–748.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mukantardjo, R S. “Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati.” Jurnal Legislasi Indonesia 2, 1 (2005): 37–52. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/284/171.

Muladi dan Diah Sulistyani. Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020). Semarang: Universitas Semarang Press, 2020.

Murdiana, Elfa. “Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya.” AL-MAWARID XII, 1 (2012): 1–18.

Nurchaesar, Dyka, and Muhammad Rusli Arafat. “Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat.” JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, 4 (2021): 852–63.

Padil. “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi The Characteristics of Corporate Criminal Liability in Crime Act of Corruption.” Jurnal IUS IV, 1 (2016): 46–59.

Purwani, Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E. “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Jurnal Kertha Wicara 9, 8 (2020): 1–13. http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457.

Putri, Nella Sumika. “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas.” Indonesia Criminal Law Review 1, 1 (2021): 60–72. https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5.

Sahyana, Yana. “Pembangunan Hukum Pidana; Pluralisme Hukum Dalam RKUHP.” Jurnal Konstituen 2, 1 (2020): 47–61.

Simanjuntak, Andreas Bilian, July Esther, and Herlina Manullang. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online ( Studi Putusan No : 70 / Pid . Sus / 2019 / PN BJN ).” PATIK: Jurnal Hukum 10, 1 (2021): 15–24.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1981.

Suhariyanto, Budi. “Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Tanpa Didakwakan Dalam Perspektif ”Vicarious Liability”.” Jurnal Yudisial 10, 1 (2017): 17–38. https://doi.org/10.29123/jy.v10i1.68.

Suparji. “Mewujudkan Pembaharuan Kuhp.” Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universistas Al Azhar Indonesia I, 1 (2016): 34–41.

Susanto, Ajie Ramdan. Rully Herdita Ramadhani. Mei. “Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham.” Arena Hukum 11, 3 (2018): 600–617. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin. “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Jurnal Konstitusi 17, 1 (2020): 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717.

Ulfah, Maria. “Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP Dan RKUHP 2019 Sub Tema Tulisan : Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP.” In Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers, 247–70, 2019.

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7, 1 (2020): 75–85. https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298.